Menyoal Revisi UU KPK yang Melemahkan KPK

savekpk

Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi yang cerah ini sobat sebuah opini. Jangan lupa bersyukur kepada Tuhan sebab hari ini kamu masih bisa menikmati cerahnya cuaca pagi ini. Jangan lupa juga awali harimu dengan doa, agar kegiatan hari ini berjalan lancar dan penuh berkah. Dan tetap semangat and keep smile in your face!

Hari ini saya ingin berbagi opini saya mengenai isu pelemahan KPK yang sedang santer beritanya beberapa hari terakhir ini. Bahkan, tiba-tiba Pak SBY (mantan presiden kita) muncul di berita, padahal Pak SBY ini jarang banget muncul di berita. Kemunculan Pak SBY di berita ini adalah tentang beliau menginstruksikan kepada seluruh anggota fraksi Demokrat yang berada di parlemen untuk tidak menyetujui pembahasan draft revisi uu no. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada sidang paripurna DPR.

Yup, jadi memang isi dari perubahan undang-undang tentang KPK ini menurut saya benar-benar melemahkan fungsi KPK. Revisi ini tidak sesuai dengan logika manusia, tetapi justru mendukung logika para koruptor. Wait, kok saya membedakan antara logika manusia biasa dan logika koruptor, kenapa? Emang beda? Iya memang beda, koruptor itu bukan manusia, tetapi iblis yang menjelma jadi manusia. Sadis.

Udah gitu guys, ini draft revisi UU tidak disertai dengan Naskah Akademik (NA). Jadi usulan revisi ini juga makin cacat karena tanpa didasari latar belakang, tujuan, jangkauan, dan justifikasi ilmiah yang jelas. Padahal, hal ini sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, setiap rancangan maupun revisi UU harus disertai dengan naskah akademik.

Menurut saya, orang-orang yang mengusulkan revisi UU ini lupa bahwa mereka ini orang-orang yang terpelajar, dan rasanya tidak perlu saya bilang orang-orang ini goblok. Sebab saya yakin anggota-anggota parlemen yang duduk malas di kursi empuknya yang menyenyakkan tidurnya sewaktu rapat adalah orang-orang yang telah mengenyam pendidikan tinggi. Jadi sudah dapat dipastikan IQ nya tidak jongkok.

Tetapi, faktanya mereka ini bertindak seperti bukan orang yang terpelajar. Logika ilmiahnya perlu dipertanyakan. Saya ini bukan orang yang mengerti hukum guys, tetapi saya tahu jika kita ingin mengubah sesuatu apalagi ini mengubah undang-undang, tentu kita perlu tahu apa yang melatarbelakangi sehingga perlu diadakan perubahan. Setelah tahu latar belakang, tentu kita tahu tujuan dan jangkauan perubahan itu. Setelah itu perubahan ini juga harus dapat dijustifikasi ilmiah. Sebab, jika perubahan ini tidak dapat dijustifikasi secara ilmiah, maka perubahan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan. Intinya guys, mengubah undang-undang itu tidak asal mengubah, kalau asal mengubah itu namanya ilmu ngawur. Jadi ya seperti sebuah penelitian, harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Saya tidak ingin mengatakan bahwa mereka ini bodoh guys. Sayangnya mereka mempertontonkan kepada publik kebodohan mereka sendiri. Ah, semoga saja mereka tidak tersinggung dengan cara berpikir dan tindakan mereka sendiri. Atau memang harus tersinggung, sehingga timbul kesadaran untuk memperbaikinya. Semoga saja.

Atau jangan-jangan, perubahan ini hanya karena kepentingan orang-orang atau partai tertentu yang memang menginginkan fungsi KPK dilemahkan. Bisa juga orang-orang atau partai ini takut dengan KPK, takut ketahuan sih lebih tepatnya. Mungkin mereka sedang melakukan sesuatu yang terselubung dan merugikan negara tercinta ini, dan mereka takut tercium bangkainya oleh KPK. So, KPK harus dipotong dulu agar mereka tak terpotong duluan oleh KPK.

Lalu apa saja poin-poin dari draft revisi UU KPK ini guys? Ada empat poin utama yang menurut saya benar-benar menggunakan logika bodoh.

Pertama, pembentukan dewan pengawas. Dewan ini katanya yang akan mengawasi kinerja KPK. Apa yang dilakukan KPK harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas. Wah, kalau seperti itu, berarti KPK kerjanya akan dikekang, dikurung, dan dibatasi dewan pengawas. Apalagi kalau isi dewan pengawas ini orang-orang yang berkepentingan. Fiuh, bisa berbahaya ini. Fungsi KPK yang memberantas korupsi itu menjadi hak dan kewenengan dewan pengawas. KPK hanya sebagai eksekutor atau kaki tangan Dewan Pengawas, sementara Dewan Pengawas menjadi pengendali fungsi KPK.

Kedua, penyadapan yang dilakukan KPK harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas. Revisi macam apa ini guys. Kok, sepertinya ada yang ketakutan pada diri orang-orang yang ngotot UU tentang KPK harus direvisi. Iya, ada yang takut disadap. Ada yang takut ketahuan nih. Hmmm padahal, kalau kita orang baik, mau disadap seumur hidup pun tidak akan takut. Tapi kalau kita orang yang main kotor (korupsi), belum disadap saja sudah ketakutan.

Ketiga, KPK diberi wewenang untuk menerbitkan surat penghentian penyidikan (SP3). Wah, kalau yang ini saya tidak begitu paham guys. Tetapi menurut Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto yang beritanya di muat di kompas.com berpendapat bahwa soal surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Didik menganggap kewenanan SP3 ini justru akan melemahkan KPK. Dengan SP3, siapa saja menyalahgunakan kewenangan KPK. Ya pokoknya begitu guys.

Keempat, KPK tidak boleh mengangkat penyidik dan penyelidik sendiri. Jadi semua penyidik harus dari polisi atau kejaksaan. Wah, kalau seperti itu fungsi KPK sebagai badan yang berdiri tegak sebagai pemberantas korupsi menjadi terganggu. Pada akhirnya KPK harus bergantung pada Polisi dan Kejaksaan kalau seperti itu. Kalau Polisi dan Kejakasaan terdapat kepentingan yang tidak baik, fungsi KPK jadi dilemahkan.

Akhir kata guys. Saya tidak setuju jika revisi UU tentang KPK menjadi seperti itu. Benar-benar sebuah usaha menghambat tangan-tangan KPK untuk memberantas orang-orang brengsek yang korupsi. Sehasusnya revisi UU KPK itu menguatkan fungsi KPK, membuat kinerja KPK lebih akuntabel, dan terbuka. Sehingga KPK bekerja tidak sembarangan, dan semuanya bisa dipertanggungjawabkan secara jelas. Tidak perlu lah KPK harus diawasi Dewan Pengawas, wong, seluruh masayarakat Indonesia ini sudah mengawasi dan memantau kinerja KPK kok. Indonesia juga sudah ada lembaga Indonesian Corruption Watch (ICW) yang mengawasi kerja KPK.

Wahai orang-orang yang merasa takut disadap, takut dijadikan tersangka oleh KPK, takut ketahuan bangkaimu, sadarlah bahwa kebenaran akan selalu benar. Orang baik akan selalu diselamatkan oleh Tuhan. Tidak perlu takut. Sebab ketakutan hanya dimiliki oleh orang-orang yang berhati dan bertindak jahat. Sementara orang-orang yang bersih, tidak akan pernah ada ketakutan dalam hatinya, meskipun hanya secuil saja.

Tolak revisi UU KPK kalau hanya ingin melemahkan KPK!

Merdeka, merdeka, merdeka lah Indonesiaku dari para koruptor!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s